Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) cabang Kalimantan Barat (Kalbar) meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka keran ekspor minyak kelapa sawit atau Crude Palm Oil (CPO). Ketua Gapki cabang Kalbar Purwati Munawir mengatakan larangan ekspor telah berdampak pada penerimaan devisa negara dan penyerapan lapangan pekerjaan. “Bagi banyak hal larangan ekspor tentu berdampak di mana dari pajak ekspor saja bisa membuat penerimaan devisa negara dari sawit tidak ada. Kemudian dari sisi penyerapan lapangan kerja tentu berkurang,” ujar Ketua Purwati, dikutip dari Antara, Rabu (11/5).

Purwati mengatakan sebagian besar pelaku usaha sawit di Kalimantan Barat merupakan produsen CPO. Oleh karena itu, larangan ekspor jangka panjang dapat membuat kapasitas tangki penyimpanan pabrik penuh. Kondisi tersebut dapat membuat aktivitas pabrik berkurang, sehingga berdampak pada tenaga kerja.

“Belum lagi penyerapan buah sawit masyarakat terutama kebun swadaya. Kapasitas tangki pabrik terpenuhi maka perusahaan bisa saja fokus ke kebun sendiri atau plasma,” ujar Purwati. Saat ini, luas kebun sawit di Kalbar sudah mencapai 1,9 juta hektare dengan produksi mencapai 4,96 juta ton per tahun. Kepemilikan kebun sawit perusahaan mencapai 1,17 juta hektare atau 61,39 persen dan sisanya swadaya dengan luas 700 ribu hektare atau 37,09 persen….Read More