Pernyataan cukup tegas dari Presiden Joko Widodo terkait dengan sulitnya UMKM memperoleh sertifikat standar nasional Indonesia (SNI). Kritikan tajam dari presiden ini tak lain karena mendapat keluhan dari para pelaku usaha dalam proses sertifikasi SNI. Alih-alih produknya mampu menembus e-katalog yang diharapkan bisa menjangkau pasar lebih luas.

Pada acara Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia di Bali baru-baru ini. Presiden geram ketika melihat produk-produk UMKM yang masih sedikit terdaftar dalam katalog pengadaan barang secara elektronik. Catatan LKPP, selama ini rata-rata produk UMKM yang masuk dalam e-katalog hanya berkisar 50-ribuan produk per tahun dan secara keseluruhan hingga Februari 2022 baru terdapat 150.339 produk. Target LKPP di akhir tahun lebih dari 1 juta produk. Sungguh ironi jika barang-barang yang semestinya mampu dipasok oleh sektor industri kecil milik rakyat kita sendiri justru dijejali barang impor yang telah sesuai persyaratan salah satunya SNI. Permasalahan yang dikeluhkan yaitu bahwa proses sertifikasi ruwet dan butuh biaya…Read More